LKSP – Lembaga Kajian Strategis & Pembangunan

Mendukung Anda Dalam Formulasi Strategi Publik

PT. Lanskap Kajian Kebijakan Strategis

editor

Analisis Pidato Kenegaraan Jokowi Ungkap Keterbatasan Pemerintah Dalam Hadapi Pandemi

Kebijakan Presiden Joko “Jokowi” Widodo selama pandemi COVID-19 mengundang banyak perdebatan dan kritik. Banyak pihak telah mengkritik kebijakan Jokowi yang dianggap terlalu mengutamakan sektor ekonomi dan terkesan mengabaikan keselamatan warga negaranya. Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan tingkat kematian tertinggi di Asia Tenggara, yaitu 7.417 kasus per akhir Agustus. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah kasus tertinggi kedua di […]

Analisis Pidato Kenegaraan Jokowi Ungkap Keterbatasan Pemerintah Dalam Hadapi Pandemi Read More »

7 Persoalan Serius Dalam Uji Klinik Calon Obat COVID-19 Dari Riset Unair, BIN, dan TNI AD

Dalam kurun waktu kurang dari seminggu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia menyimpulkan bahwa hasil uji klinik racikan calon obat COVID-19 buatan Universitas Airlangga bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tidak memenuhi syarat sebagai riset yang kredibel dan dengan demikian tidak bisa diproduksi massal. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa

7 Persoalan Serius Dalam Uji Klinik Calon Obat COVID-19 Dari Riset Unair, BIN, dan TNI AD Read More »

Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan, LKSP: Sesuai Persepsi Mayoritas Publik

Jakarta — Pemerintah akhirnya menghentikan program pelatihan kartu prakerja di platform digital. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merekomendasikan penghentikan program kartu prakerja gelombang keempat hingga ada perbaikan. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B Sinaga menyebut penghentian pelatihan kartu prakerja ini sesuai dengan persepsi masyarakat yang terpotret dalam Survei Nasional LKSP

Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan, LKSP: Sesuai Persepsi Mayoritas Publik Read More »

Paparan Survei LKSP: Publik Tidak Puas Penanganan Covid-19 Pemerintah

Jakarta — Juru Bicara Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Hafidz Muftisany memaparkan hasil survei nasional yang menangkap besarnya ketidakpuasan publik terhadap kinerja Pemerintah mulai dari level pusat, provinsi dan kota/kabupaten dalam menangani Covid-19. Hafidz menyebutkan ketidakpuasan responden paling banyak ditujukan untuk pemerintah pusat sebesar 74,65 persen. Yang puas hanya 25,35 persen. Sementara ketidakpuasan untuk

Paparan Survei LKSP: Publik Tidak Puas Penanganan Covid-19 Pemerintah Read More »

Survei LKSP: Muhammadiyah dan PKS Dipersepsi Lebih Peduli Saat Pandemi

Jakarta — Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) melakukan survei persepsi publik terhadap kebijakan nasional di masa pandemi. Salah satu temuannya, sikap kritis dipandang bermanfaat untuk menjaga kepentingan warga (89.90 persen). Sementara yang menyatakan tidak bermanfaat, bahkan mengganggu penanganan pandemi hanya 7,02%, dan tidak tahu 3,08%. Ketika ditanya, organisasi yang peduli dengan kepentingan warga di

Survei LKSP: Muhammadiyah dan PKS Dipersepsi Lebih Peduli Saat Pandemi Read More »

Kajian Terkait Persekongkolan Legislatif dan Eksekutif

Dua dekade telah berlalu sejak Reformasi 1998 berhasil menggulingkan rezim militer Presiden Soeharto yang korup. Namun hingga kini nyaris tidak terjadi perubahan yang mendasar – jika tidak ingin mengatakan kemunduran – dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun secara umum ada peningkatan capaian pemberantasan korupsi seperti tergambar lewat Corruption Perception Index maupun Control of Corruption, di berbagai level pemerintahan korupsi

Kajian Terkait Persekongkolan Legislatif dan Eksekutif Read More »

KPU Terbitkan Edaran Tahap Pilkada 2020 sesuai Protokol Covid

KPU RI menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Edaran yang diteken pada Jumat (19/6) itu menjadi pedoman bagi 270 KPU Daerah dalam menggelar Pilkada 2020 sesuai protokol kesehatan pencegahan corona. “Ini adalah SE Nomor 20/2020 yang diterbitkan KPU sebagai pedoman pelaksanaan tahapan verifikasi faktual sesuai

KPU Terbitkan Edaran Tahap Pilkada 2020 sesuai Protokol Covid Read More »

Hasil Riset Pengetahuan Dan Partisipasi Masyarakat Selama PSBB Masih Rendah. Perlu ada Perbaikan Selama Memulai Pelonggaran

Kurang dari dua bulan sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama diberlakukan di Jakarta, pemerintah sudah mengumumkan pelonggaran PSBB. Beberapa sektor sudah mulai dibuka pada minggu pertama Juni 2020 untuk aktivitas rutin. Dua minggu pertama menjadi masa transisi untuk memasuki keseharian dalam masa yang disebut Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebagai “tatanan normal baru”, salah satunya dengan penekanan

Hasil Riset Pengetahuan Dan Partisipasi Masyarakat Selama PSBB Masih Rendah. Perlu ada Perbaikan Selama Memulai Pelonggaran Read More »

Meski Riset Ungkap PSBB Efektif Cegah Penyebaran Virus, Pemerintah Jangan Terburu-Buru Terapkan ‘New Normal’

Setelah dua bulan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi pergerakan masyarakat sehingga dapat membendung penyebaran virus COVID-19, pemerintah berencana untuk mulai memperbolehkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal. Mereka berharap kondisi new normal bisa memperbaiki kondisi ekonomi yang tertekan akibat pandemi. Terdapat perdebatan terkait apakah keputusan itu tepat. Apalagi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih tergolong sangat tinggi. Pada tanggal 15 Juni saja, ada 64

Meski Riset Ungkap PSBB Efektif Cegah Penyebaran Virus, Pemerintah Jangan Terburu-Buru Terapkan ‘New Normal’ Read More »

Proses Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR tak Representatif

Meski publik mengecam isi dan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus bergerak cepat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sejak draf rancangan diserahkan oleh pemerintah pada 12 Februari 2020. Badan Legislasi DPR (Baleg) yang ditunjuk membahas RUU kemudian dengan segera membentuk panitia kerja (Panja). Di tengah pembahasan, pemerintah dan DPR kemudian sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dengan

Proses Pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR tak Representatif Read More »