Jakarta — Pengamat Politik dari UNJ Ubedillah Badrun mengatakan harus ada pihak-pihak yang mengawasi jalannya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Ia bahkan menyebut jika KPK, PPATK dan lembaga pengawas anggaran seperti ICW dilibatkan dalam proses pemilihan.

“Pemilihan Wagub secara terbuka atau tertutup tetap berpeluang adanya money politic. Sehingga kita perlu melibatkan KPK, PPATK atau lembaga pengawas lain seperti ICW untuk ikut mengawasi proses,” papar Ubedillah dalam Talkshow Polemik MNC Trijaya FM yang digelar di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2020).

Ubedillah juga meminta adanya uji publik bagi calon wakil gubernur yang akan mendampingi Anies. Sebab, papar dia, Anies-Sandi mendapatkan mandapat oleh rakyat melalui proses pemilihan langsung. Sementara, proses penggantian Sandiaga melalui pemilihan di DPRD.

“Maka dalam prosesi antara ini publik harus dilibatkan. Bentuknya uji publik yang lebih luas dari sekadar fit and proper test. Bukan hanya mendengarkan gagasan dari calon wakil gubernur tetapi juga integritas dari calon yang bersangkutan,” ujar dia.

Hadir sebagai narasumber dalam Talkshow Polemik MNC Trijaya FM antara lain Juru Bicara LKSP Hafidz Muftisany, Pengamat Politik UNJ Ubedillah Badrun, Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarif dan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Dani Anwar.